PELAPORAN SPT - Pelajari cara mengisi SPT 1770S untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) tahunan bagi individu dengan pendapatan lebih dari Rp 60 juta per tahun. Pelaporan SPT tahunan pribadi akan ditutup pada 31 Maret 2025.
Proses pengisian SPT tahunan pribadi masih dilakukan secara online melalui e-Filing DJP, karena sistem baru seperti Coretax belum diterapkan untuk SPT Pribadi.
Dengan metode online, Anda dapat mengisi SPT tahunan dari mana saja, baik di kantor, rumah, maupun lokasi lainnya.
Baca Juga: Jemput Bola Pelaporan SPT Tahunan, Kantor Pajak Hadirkan Layanan Pojok Pajak
SPT tahunan pribadi wajib diisi oleh karyawan swasta, pegawai BUMN, aparatur sipil negara (ASN), serta kalangan profesional.
Jika Anda memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperoleh penghasilan, maka Anda wajib melaporkan SPT tahunan pribadi.
Meskipun batas akhir pelaporan masih dua bulan lagi, sebaiknya segera mengisi SPT lebih awal agar tidak lupa.
Baca Juga: Cara Pelaporan & Pengisian SPT 1770 SS & 1770 S Di Efiling, 31 Maret Ditutup
Batas waktu pelaporan SPT Tahunan
Nah, adapun batasan berbeda untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan:
- Wajib Pajak Orang Pribadi: Batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret setiap tahunnya.
- Wajib Pajak Badan: Batas akhirnya adalah 30 April setiap tahunnya.
Siapa yang Wajib Lapor SPT?
Lapor SPT Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu. Berikut ini adalah kategori individu yang wajib melaporkan SPT perorangan:
1. Karyawan/Pegawai dengan Penghasilan di Atas PTKP
Wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tahunan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib melaporkan SPT. PTKP saat ini adalah:
- Rp 54 juta per tahun untuk wajib pajak pribadi.
- Tambahan Rp 4,5 juta per tahun untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang).
Jika penghasilan di bawah PTKP, tidak wajib lapor SPT, kecuali ada potongan pajak oleh pemberi kerja.
Baca Juga: Tanpa Coretax, Begini Cara Pelaporan SPT Tahunan 2024 Secara Online
2. Pekerja Bebas dan Profesional
Individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, konsultan, seniman, atau freelancer juga wajib lapor SPT jika penghasilan melebihi PTKP.
3. Pengusaha dan Pemilik Usaha Pribadi
Wajib pajak yang menjalankan usaha sendiri, seperti toko, warung, atau bisnis lainnya, wajib melaporkan pajaknya. Jika omzet di bawah Rp 500 juta per tahun, bisa mendapatkan fasilitas bebas PPh Final UMKM.
4. Investor dan Pemilik Penghasilan Lain
Orang yang memperoleh penghasilan dari bunga deposito, dividen, saham, royalti, sewa properti, atau bentuk penghasilan lain di luar gaji utama juga wajib lapor SPT.
5. Penerima Penghasilan dari Luar Negeri
Jika seseorang mendapatkan penghasilan dari luar negeri dan memiliki status sebagai wajib pajak dalam negeri, maka tetap wajib melaporkan SPT di Indonesia.
Setiap individu yang memiliki NPWP dan memperoleh penghasilan di atas PTKP, baik dari pekerjaan, usaha, atau investasi, wajib melaporkan SPT perorangan setiap tahun sebelum batas waktu 31 Maret.
Baca Juga: Panduan Cara Mengatasi Kode Verifikasi DJP Tidak Masuk Email saat Pengisian SPT
Lalu bagaimana cara mengisi SPT pajak tahunan pribadi? cara mengisi SPT pajak tahunan pribadi penting diketahui mengingat masih saja ada yang menyimpan pertanyaan seperti apakah PNS wajib lapor SPT. Pertanyaan semacam itu umumnya datang dari kalangan pensiunan.
Terkait hal ini, selama memiliki NPWP aktif, pensiunan PNS, TNI, dan Polri tetap wajib lapor. Demikian juga untuk PNS yang masih aktif, juga diwajibkan lapor SPT tahunan.
Adapun cara mengisi SPT pajak tahunan pribadi PNS sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan cara lapor SPT karyawan swasta.
Berikut ini ringkasan mengenai cara mengisi SPT pajak tahunan pribadi secara online, yang juga berlaku sebagai panduan bagi PNS.
Baca Juga: Hingga 2023, DJP Sudah Kucurkan Rp 665,54 Miliar untuk Proyek Coretax
Pilih laporan SPT 1770S atau 1770SS
Sebelum melaporkan SPT Tahunan untuk karyawan swasta maupun PNS, penting untuk memahami perbedaan formulir yang digunakan. Formulir SPT 1770S dan 1770SS digunakan untuk melaporkan pajak bagi karyawan swasta dan PNS, tergantung pada jumlah penghasilan tahunan.
Formulir SPT 1770SS diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan (swasta atau PNS) dengan penghasilan bruto maksimal Rp 60 juta per tahun.
Formulir ini hanya berlaku bagi karyawan yang bekerja di satu perusahaan atau instansi dalam setahun terakhir.
Baca Juga: Terancam Gagal, DJP Akui Pilar 1 Pajak Global Bakal Sulit Diterapkan
Sementara itu, Formulir SPT 1770S digunakan oleh karyawan swasta atau PNS dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta per tahun.
Karyawan swasta yang bekerja di dua atau lebih perusahaan juga diwajibkan melaporkan pajaknya menggunakan formulir 1770S.
Sebelum mengisi formulir SPT, pastikan telah menyiapkan bukti potong pajak:
- 1721 A1 untuk karyawan swasta
- 1721 A2 untuk PNS
Berikut ini langkah-langkah pengisian SPT Tahunan secara online yang berlaku untuk karyawan swasta dan PNS.
Cara mengisi SPT 1770S
Berikut cara mengisi SPT pajak tahunan pribadi untuk PNS dan karyawan swasta dengan penghasilan di atas Rp 60 juta setahun:
- Buka laman djponline.pajak.go.id;
- Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan/CAPTCHA, lalu klik Login;
- Pilih menu Lapor, lalu klik e-Filing;
- Pilih Buat SPT;
- Ikuti Panduan Pengisian e-Filing;
- Isi data formulir berupa tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan;
- Isi Bagian A. Poin (1) penghasilan bruto selama setahun, poin (2) isi data pengurang, poin (3) pilih Penghasilan Tidak Kena Pajak, poin (6) isikan nilai Pph yang telah dipotong perusahaan;
- Jika status nihil, klik Lanjut ke B dan isi sesuai instruksi;
- Lalu, lanjut ke Bagian C dan isi nominal data dan utang sesuai instruksi;
- Kemudian, lanjut ke Bagian D.
- Centang Setuju jika data sudah benar;
- Selanjutnya, ambil kode verifikasi yang dikirim melalui email wajib pajak;
- Copy dan paste kode tersebut di kolom paling akhir dan klik Kirim SPT;
- Terakhir, silakan buka email untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT.
Denda Terkait Kesalahan dan Keterlambatan Lapor SPT
Jika terlambat melaporkan SPT, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:
1. Keterlambatan Pelaporan SPT
Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah maksimal tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
Saat Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000, yang berlaku satu kali untuk setiap keterlambatan.
2. Kesalahan dalam Pelaporan SPT
Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak sesuai, baik karena kelalaian maupun untuk pertama kalinya, maka akan dikenakan sanksi berupa kenaikan pembayaran pajak.
Dalam kasus ini, Wajib Pajak wajib membayar 200% dari jumlah pajak terutang yang kurang dibayar, yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Tidak Melaporkan SPT
Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Tahun 2007, Wajib Pajak yang lalai tidak menyampaikan SPT dapat dikenakan sanksi pidana.
Hukuman yang dapat dikenakan berupa kurungan penjara minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun, atau denda sebesar minimal 1 kali dan maksimal 2 kali jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.
Demikian informasi terkait cara mengisi SPT Tahunan pada form 1770S serta denda bagi wajib pajak saat terlambat.
Tonton: Tak Ada Sanksi Keterlambatan Pajak Akibat Coretax
Selanjutnya: Intip Top Losers LQ45 saat IHSG Rebound pada Rabu (5/3), Ada MBMA, KLBF, dan ICBP
Menarik Dibaca: ASDP Sediakan 1.060 Tiket Mudik Gratis di 9 Lintasan, Ini Rinciannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News