Anggaran

​Syarat terbaru KPR rumah subsidi pemerintah 2021, gaji maksimal Rp 8 juta

Selasa, 26 Januari 2021 | 15:45 WIB   Penulis: Virdita Ratriani
​Syarat terbaru KPR rumah subsidi pemerintah 2021, gaji maksimal Rp 8 juta

ILUSTRASI. Kompleks rumah bersubsidi di Bogor, Minggu (3/1). ?Syarat terbaru KPR rumah subsidi pemerintah 2021, gaji maksimal Rp 8 juta.

KONTAN.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Simak syarat KPR rumah subsidi di sini.

Dikutip dari laman Setkab, salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR adalah dengan menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran (TA) 2021.

Bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri dari empat program, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Sementara alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp 16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp 630 miliar. Kemudian, BP2BT 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP. 

Bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 bank pembangunan daerah (BPD), baik konvensional maupun syariah.

Baca Juga: Pemberlakuan Pembatasan Stimulus Tarif Diskon Listrik agar Konsumsi Tidak Berlebihan

Syarat KPR rumah subsidi 2021

Ada beberapa syarat penerima FLPP rumah subsidi pada 2021 seperti dikutip dari akun instagram resmi Kementerian PUPR: 

  • Penerima adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.
  • Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
  • Penerima maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
  • Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 8 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Susun.
  • Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun.
  • Memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Mekanisme stimulus tarif listrik berubah, YLKI tekankan pentingnya sosialisasi

Dokumen yang harus disiapkan calon debitur KPR FLPP

Dilansir dari laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, dokumen yang harus disiapkan saat pengajuan, di antaranya:

  • Form aplikasi kredit dilengkapi dengan pasfoto terbaru pemohon dan pasangan.
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah/Cerai.
  • Slip Gaji Terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan, fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap atau Surat Keterangan Kerja (bagi pemohon pegawai).
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP,) dan Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir (bagi pemohon wiraswasta).
  • Fotocopy ijin praktek (bagi pemohon profesional).
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Fotocopy rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir.
  • Surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan.
  • Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan.

Selanjutnya: Agar pelanggan 900 VA subsidi tetap dapat token listrik diskon 50%

 

 

Editor: Virdita Ratriani


Terbaru