BANTUAN SOSIAL - JAKARTA. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan kuota internet gratis untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen mulai pekan ini.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam mengatakan, semua nomor handphone yang didaftarkan mahasiswa ke kampus untuk program bantuan kuota internet gratis telah masuk sistem pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan data pokok pendidikan (Dapodik).
Rencananya bantuan kuota internet gratis untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan mulai disalurkan pekan ini.
“Pekan ini bantuan kuota cair Insya Allah,” kata Nizam kepada Kontan, Selasa (15/9).
Nizam mengatakan, jika semua proses lancar, penyaluran bantuan kuota internet gratis bisa mulai disalurkan pekan ini. Seperti diketahui, kuota yang akan diberikan untuk siswa 35 GB, Guru 40 GB, Mahasiswa 50 GB, dan Dosen 50 GB untuk setiap bulannya.
“Kalau semua lancar pekan ini sudah dilaksanakan,” ucap Nizam.
Baca Juga: Jaga produktivitas selama WFH, Arupa Cloud Nusantara luncurkan cloud desktop
Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan, hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar program ini tepat sasaran adalah cara mendata dan pihak yang mendata. Kemudian siapa saja yang dianggap berhak mendapat bantuan kuota internet gratis .
“Apakah semua siswa atau hanya mereka yang tidak mampu. Semua ini tentu harus masuk data dapodik, sehingga akan transparan nantinya siapa yang mendapatkan atau tidak mendapatkan,” kata Dede.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta nama-nama calon penerima bantuan harus dipublikasikan perguruan tinggi dengan harapan semua orang bisa mengawasi. Sebab, program ini berpotensi menjadi program yang tidak efektif jika penerima bantuan tidak tepat sasaran.
“Ini untuk supaya tepat sasaran. Dana triliunan itu bisa menjadi pemborosan uang jika disalurkan tidak tepat sasaran,” kata Ubaid.
JPPI menyoroti pemberian bantuan kuota di daerah – daerah yang sarana prasarana pendukungnya tidak memadai. Seperti di daerah-daerah yang jaringan listriknya tidak stabil atau bahkan yang tidak ada listrik. Tentunya bantuan tersebut hanya diuntungkan bagi sekolah-sekolah atau peserta didik yang tinggal di daerah – daerah yang ada jaringan internetnya.
Baca Juga: Masih tersedia, paket surprise deal unlimited Telkomsel, mulai dari Rp 100 ribu
Oleh karena itu, JPPI mendorong pemerintah membuat pemetaan kualitas sekolah. Jadi semua bentuk program dan pemberian bantuan berdasarkan data.
Hal ini harusnya tidak menjadi kendala apalagi Mendikbud Nadiem Makarim yang berpengalaman di bidang teknologi.
“Harusnya sekolah itu ada pemetaan kualitasnya. Mana sekolah yang sarana-nya sudah bagus, mana sekolah-sekolah yang sarana-nya masih buruk dan perlu ditingkatkan,” ucap dia.
Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, akan memberikan bantuan subsidi kuota kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ). Anggaran yang disediakan program ini sebesar Rp 9 triliun.
Selanjutnya: Sejak diberlakukan WFH, penjualan XL GO meningkat hampir dua kali lipat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
